Pasca Penetapan Tiga Pasangan Capres Cawapres, KPU akan Digugat ke PTUN

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan diadukan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pasca menetapkan pasangan tiga pasangan Calon presiden dan Wakil Presiden (Capres-cawapres), Senin (13/11/2023).

“Apabila permintaan tidak dipenuhi, maka kami akan mengadukan (KPU) ke Bawaslu RI, Presiden RI dan akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, (PTUN), ” kata kuasa hukum Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Dr Saiful Anam, Achmad Umar dalam siaran persnya, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: Fraksi Persatuan Menerima dan Menyetujui KUA PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya.

Selain Saiful Anam, ada juga Danies Kurniartha dan seorang mahasiswa bernama Alvi Zuhri Hasibuan yang mengajukan keberatan atas ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 1632 tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Achmad Umar menjelaskan, surat keberatan penetapan Capres dan Cawapres tahun 2024 telah dikirimkan ke KPU.

Baca juga: Fraksi Partai Golkar Menerima Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 untuk Dibahas Kembali pada Tahapan Selanjutnya

“Kami mengirimkan langsung surat itu ke kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, ” ungkapnya.

Ia menjelaskan, yang menjadi dasar keberatan atas ditetapkannya pasangan Capres dan Cawapres adalah; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum karena putusan tersebut mengandung cacat hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Baca juga: Nurhadi NasDem Dorong Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PMI di Korea Selatan

“Pada saat pendaftaran bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum tahun 2024, belum dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perubahan atas peraturan tersebut baru dilakukan pada tanggal 3 November 2023, sehingga tidak dapat berlaku surut (retroaktif), ” ujarnya.

Menurut Achmad Umar, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

Baca juga: HM.Taufan Pawe Bersinergi BEM KEMA di Sekolah Politik Mahasiswa FISIP se -Sulsel

Berkenaan dengan persoalan diatas, maka pihaknya meminta KPU agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

“Mewajibkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, ” tegasnya. (***)

Baca juga: Ketua DPD NasDem Kab Kediri Resmi Kukuhkan dan Lantik 4 DPC dan DPRt Ngasem, Pagu, Papar dan Gampengrejo