MK Putuskan 'Threshold' Suara Paling Sedikit 7.5 Persen, Miko Kamal: Calon Kepala Daerah Bisa 'Dikocok Ulang'

OPINI - Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan hari ini, Selasa 19 Agustus 2024 dapat berdampak pada konstelasi politik dalam kontestasi Pilkada yang sedang berproses. 

Melalui putusan tersebut, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon berdasarkan jumlah suara sah yang didapatkannya pada pemilu lalu, tidak hanya partai-partai politik atau gabungan partai-partai politik yang memiliki kursi di dewan perwakilan rakyat daerah. Misalnya, untuk Kota Padang dengan jumlah penduduk hampir 1 Jt jiwa, partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki suara sah paling sedikit 7, 5?pat mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga: Fraksi PAN Setuju Raperda Pelaksanaan APBD Pangandaran TA 2021 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Sekarang, paska-putusan MK, partai-partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak dapat melakukan "kocok ulang politik". 

"Kocok ulang politik" dapat bermanfaat bagi tumbuh suburnya demokrasi, karena memungkinkan munculnya banyak calon yang diusung oleh partai-partai politik atau gabungan partai-partai politik. Logikanya, semakin banyak calon, semakin banyak calon alternatif yang dapat dipilih rakyat. 

Baca juga: Ketua DPD NasDem Kab Kediri Resmi Kukuhkan dan Lantik 4 DPC dan DPRt Ngasem, Pagu, Papar dan Gampengrejo

"Kocok ulang politik" juga bisa jadi momentum untuk membantah isu "Mahar Politik" yang beberapa minggu belakangan berkembang di kota Padang. Sebab, partai politik yang tidak terlibat dalam permainan "Mahar Politik" tentu dengan mudah dan tanpa beban dapat meninggalkan kawan koalisi demi kepentingan rakyat yang lebih besar dalam menyuburkan demokrasi.  

Padang, 20 Agustus 2024

Baca juga: DPD NasDem Barru Terus Bergerak Sebar Kebaikan Di Jumat Berkah

Miko Kamal

Akademisi, Advokat, Aktivis dan Politisi

Baca juga: Pansus II DPRD Pangandaran Mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Pesantren untuk Ditetapkan Jadi Perda